1. Kebijakan Sanering
Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.
Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan upaya, sebagai berikut:
• Melakukan penurunan nilai uang, dengan uang kertas pecahan Rp. 500 menjadi Rp. 50, dan uang kertas Rp. 1000 menjadi Rp. 100.
• Pembekuan simpanan pada bank-bank yang nilainya diatas Rp. 25.000 agar mengurangi jumlah yang beredar.
2. Dewan Perancang Nasional
Untuk memulihkan keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membuat sebuah badan Dewan Perancang Nasional. Dewan ini dipimpin oleh Mohammad Yamin beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planing yang meliputi dibidang ekonomi, kultural, dan mental.
Depernas kemudian menyusun program kerjanya yaitu Pola Pembangunan Semesta Berencana. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.
Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.
3. Proyek Mercusuar
Proyek Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sbagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia.
Proyek-proyek besar dan spektakuler pun diselenggarakan denga harapan agar Jakarta mendapat perhatian dari luar negeri dengan tujuan membangun persahabatan dengan negara lain. Proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah, diantaranya pembaungan jalan-jalan, hotel mewah, toko serba ada, Jembatan Semanggi, Tugu Monas, dan diselenggarakannya Ganefo yang membutuhkan pembangunan Gelora Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.
4. Konsep Djuanda
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah melaksanakan konsep djuanda. Pemerintah mulau memikirkan rakyat dengan melakukan usaha pembebasan Irian Barat dan kasus DI Jawa Barat dengan cara rehabilitasi ekonomi. Pemikiran tersebut mulai direalisasikan setelah keamanan nasional mulai membaik dan pulih.
Sebelumnya konsep ini diberi nama konsep rehabilitasi ekonomi yang diketuai oleh Menteri Pertama Ir Djuanda. Untuk hasil dari konsep tersebut diberi nama Konsep Djuanda. Sebelum terbitnya konsep ini terdapat beberapa kritikan tajam dari PKI yang dianggap bekerja dengan negara revisionis sehingga membuat konsep tersebut mati.
5. Proyek Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Proyek Dekon dibentuk oleh panitia 13 yang beranggotakan para pimpinan politik, seperti pimpinan revolusi (MPR), pimpinan DPR, DPA yang dibuat sebagai strategi ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
Strategi Ekonomi Terpmpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap yang bertujuan untuk:
• Harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme.
• Persiapan untuk tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis.
• Mewujudkan stabilitas ekonomi nasional denga menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.
Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
a. Kelebihan
1. Mampu membangun integritas nasional
2. Kembalinya Irian Barat
3. Pelopor Non-Blok dan pemimpin Asia Afrika
4. Dibentuknya lembaga Negara
5. Penataan di berbagai bidang
b. Kekurangan
1. Penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan
2. Sistem keparlemenan lemah
3. Terjadinya pertentangan ideologi
4. Terjadi Pemusatan kekuasaan pada Presiden
5. Kehidupan politis tidak demokratis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar