Tabel Kebijakan Pembangunan Orde Baru

No	Sektor	Program	Pelaksanaan di awal	Di hari ini
1	Pertanian	KUD (Koperasi Unit Desa)	Kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan).	Dari data Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di nusantara, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian. Tahun 2017 induk KUD menatap ke depan dengan percaya diri dan optimisme tinggi. Beberapa kerjasama usaha dengan mitra usaha khususnya dengan luar negeri dalam beberapa program kerja strategis telah memasuki tahap implementasi. Progress report ini memberikan gambaran singkat capaian Induk KUD
		BPTP (Balai Pwngkajian Pertanian Lapangan)	Menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian pada masa Soeharto, salah satu produk unggulnya adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). BPTP mengoordinasikan dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik kepada petani.	BPTP masih melaksanakan tugasnya dengan baik yakni membuat inovasi teknologi dan mengkoordinasikan kepada petani.
		PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)	PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan	Tahun 2018 diselenggarakan rekrutmen CPNS Kementerian Pertanian, jadi organisasi PPL masih berjalan sebagaimana mestinya hingga sekarang.
		VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng)	Salah satu produk unggulan dari BPTP yakni bibit unggul dan pupuk yang diberikan kepada para petani untuk mengatasi hama wereng yang dapat merusak tanaman.	Saat ini pemerintah terus mengupayakan menyediakan benih yang unggul serta bersubsidi yang dikelola dengan baik.
2	Pendidikan	SD Inpres	Program wajib pembentukan kelompok belajar atau kerja yang bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.	SD ini sendiri masih berjalan, tetapi Mendikbud Indonesia pada januari 2017 mengatakan "Sudah 30 tahun, SD Inpres tidak naik mutunya". Dimana berarti saat ini SD ini dalam kondisi yang memprihatinkan pendidikanya.
		GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)	Gerakan yang mendorong orang tua agar memperdulikan masa depan anaknya, sehingga lebih menyadarkan mereka agar anak tidak putus sekolah. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.	GNOTA kini masih berjalan dengan lancar dengan bukti masih ada beasiswa dari GNOTA kepada pelajar di Indonesia serta penyaluran bantuan buku-buku ke sekolah-sekolah di Indonesia
3	Keluarga Berencana	BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	Lembaga yang memiliki program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya.	BKKBN terus melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Tahun 2018 ini dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis dan untuk percepatan pemerataan manfaat program KKBPK, maka BKKBN berkomitmen untuk mengembangkan “Kampung KB” sebagai instruksi Presiden RI yang merupakan wujud dan peran serta BKKBN dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan.
4	Kesehatan	Puskesmas	Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.	Puskesmas tersebar di seluruh penjuru nusantara. Mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Puskesmas juga banyak membuat program seperti suntik vaksin campak dan rubella, pemberian obat cegah kaki gajah,dan lainnya.
		Posyandu	Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya	Pelaksanaan program posyandu dilaksanakan di Puskesmas. Tidak heran kalau program ini terlaksana di seluruh Indonesia seiring dengan menjamurnya Puskesmas. Program posyandu terus berkembang hingga kini mulai dari penanganan kesehatan ibu hamil, pemberian vitamin kepada anak, imunisasi bayi, dan lain-lain.

Stabilitas Politik dan Keamanan pada masa Orde Baru

Panca Krida Pembangunan

Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi:

1.      Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu);

2.      Menyusun dan merencanakan Repelita;

3.      Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971;

4.      Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;

5.      Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun

adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia.

·         Repelita I (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. 

·         Repelita II (1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. 

·         Repelita III (1979 – 1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.

·         Repelita IV (1984 – 1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.

·         Repelita V (1989 – 1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua ini bersifat indikatif, artinya memberikan arah perkembangan umum yang hendak dicapai selama lima tahun yang akan datang beserta skala prioritasnya. Secara umum juga diberikan suatu gam- ­baran mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta perobahan struktur ekonomi selama lima tahun yang akan datang, jumlah dana yang dibutuhkan beserta sumber- sumber potensiil daripada dana tersebut, perkembangan ke­sempatan kerja, dan alokasi anggaran pembangunan negara sesuai dengan skala prioritas yang telah digariskan.

KEBIJAKAN FUSI PARTAI

Kebijakan Fusi Partai menjadi kompetisi yang begitu ekstrem antar partai politik dengan jumlah tidak sedikit dan dari berbagai kutub ideologi yang berseberangan dipandang sebagai salah satu sumber instabilitas politik.

Fusi partai pada 1973 mengerucutkan jumlah partai menjadi dua saja plus satu Golongan Karya dalam pemilu 1997 sampai pemilu-pemilu berikutnya. Lima partai; PNI, IPKI, Murba, Partai Katholik, dan Parkindo difusikan ke dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sementara empat lainnya; NU, Parmusi, Perti dan PSII melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian, kontestan peserta menjadi lebih ramping. Otomatis asumsinya akan lebih stabil dan percekcokan antar partai akan lebih kecil terjadi dalam jumlah partai yang sedikit daripada jika jumlah partai tetap banyak.

Sehingga menurut R. William Liddle, para pendiri Orde Baru berhasil membangun sebuah pemerintahan yang stabil. Buktinya sederhana saja. Orde Baru bukan hanya bertahan selama dua puluh enan tahun (sampai buku ini ditulis), melainkan juga jarang mengalami goncangan politik yang berarti, baik dari luar maupun dari dalam. Tentu kontras dengan realitas politik Orde Lama.

Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) tahun 1974

Peristiwa 15 Januari 1974 Menjelang kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka, pada 15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Cina di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah, karena itu diberi julukan Malapetaka Lima Belas Januari yang populer dengan Malari (R.P Soejono ed, 2009:637)

Peristiwa itu diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Pada akhir Repelita I mahasiswa mensinyalir terjadinya penyelewengan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan ekonomi yang memberikan keistimewaan kepada investor Jepang, dinilai merugikan rakyat.

Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 Januri 1974, para mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdemostrasi menyampaikan tuntutannya. Menjelang kedatangan PM Tanaka, para mahasiswa berdemonstrasi di depan kantor Ali Moertopo dengan membakar boneka-boneka yang menggambarkan diri PM Tanaka serta Sudjono Humardani, Asisten Pribadi (Aspri) Presiden. Kemudian setelah Tanaka tiba di Indonesia, ribuan mahasiswa berbaris menuju pusat kota dengan menyebarkan plakat-plakat yang menuntut pembubaran Aspri Presiden, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi yang tadinya berjalan damai, tiba-tiba berubah menjadi liar tidak terkendali yang akhirnya berkembang menjadi huru-hara. Mobil-mobil Jepang dibakar, etalase gedung importir Toyota Astra Company dihancurkan, pabrik Coca Cola diserang, dan kompleks pertokoan Senen dijarah dan dibakar (Crouch, 1999:354). Sebagai buntut dari peristiwa tersebut, 700 orang ditahan dan 45 orang diantaranya dipenjara.

Trilogi Pembangunan

Trilogi Pembangunan

1.      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

3.       Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Trilogi Pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang ingin diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila.

KESIMPULAN :

Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Stabilitas Nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masingmasing individu itu berupa pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal di manapun jika bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab, dalam aspek apapun tidak dapat ditoleransi. Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilitas politik dan keamanan.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Disini saya Danang Ardiansyach akan sedikit memberi penjelasan mengenai kebijan yag dilaksanakan pada Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin.
1. Kebijakan Sanering
Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.

Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan upaya, sebagai berikut:
• Melakukan penurunan nilai uang, dengan uang kertas pecahan Rp. 500 menjadi Rp. 50, dan uang kertas Rp. 1000 menjadi Rp. 100.
• Pembekuan simpanan pada bank-bank yang nilainya diatas Rp. 25.000 agar mengurangi jumlah yang beredar.
2. Dewan Perancang Nasional
Untuk memulihkan keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membuat sebuah badan Dewan Perancang Nasional. Dewan ini dipimpin oleh Mohammad Yamin beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planing yang meliputi dibidang ekonomi, kultural, dan mental.
Depernas kemudian menyusun program kerjanya yaitu Pola Pembangunan Semesta Berencana. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.
Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.
3. Proyek Mercusuar
Proyek Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sbagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia.

Proyek-proyek besar dan spektakuler pun diselenggarakan denga harapan agar Jakarta mendapat perhatian dari luar negeri dengan tujuan membangun persahabatan dengan negara lain. Proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah, diantaranya pembaungan jalan-jalan, hotel mewah, toko serba ada, Jembatan Semanggi, Tugu Monas, dan diselenggarakannya Ganefo yang membutuhkan pembangunan Gelora Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.
4. Konsep Djuanda
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah melaksanakan konsep djuanda. Pemerintah mulau memikirkan rakyat dengan melakukan usaha pembebasan Irian Barat dan kasus DI Jawa Barat dengan cara rehabilitasi ekonomi. Pemikiran tersebut mulai direalisasikan setelah keamanan nasional mulai membaik dan pulih.
Sebelumnya konsep ini diberi nama konsep rehabilitasi ekonomi yang diketuai oleh Menteri Pertama Ir Djuanda. Untuk hasil dari konsep tersebut diberi nama Konsep Djuanda. Sebelum terbitnya konsep ini terdapat beberapa kritikan tajam dari PKI  yang dianggap bekerja dengan negara revisionis sehingga membuat konsep tersebut mati.
5. Proyek Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Proyek Dekon dibentuk oleh panitia 13 yang beranggotakan para pimpinan politik, seperti pimpinan revolusi (MPR), pimpinan DPR, DPA yang dibuat sebagai strategi ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
Strategi Ekonomi Terpmpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap yang bertujuan untuk:
• Harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme.
• Persiapan untuk tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis.
• Mewujudkan stabilitas ekonomi nasional denga menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.

Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
a. Kelebihan
1. Mampu membangun integritas nasional
2. Kembalinya Irian Barat
3. Pelopor Non-Blok dan pemimpin Asia  Afrika
4. Dibentuknya lembaga Negara
5. Penataan di berbagai bidang
b. Kekurangan
1. Penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan
2. Sistem keparlemenan lemah
3. Terjadinya pertentangan ideologi
4. Terjadi Pemusatan kekuasaan pada Presiden
5. Kehidupan politis tidak demokratis

Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakang
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Konstituante
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.
Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.

Kabinet-kabinet
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1950-1951 – Kabinet Natsir
1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo
1952-1953 – Kabinet Wilopo
1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I
1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap
1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II
1957-1959 – Kabinet Djuanda

Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda.
Program kerja kabinet Natsir :
1) Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan memebentuk kelengkapan negara
3) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
6) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951
Program kerja kabinet Sukiman :
1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4) Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya
Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat.
Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Wilopo
Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri
Program kerja kabint Wilopo :
1) Mempersiapkan pemilihan umum
2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI
3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya)
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2) Melaksanakan pemilihan umum
3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

Kabinet Ali Satroamijoyo II
Kabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum.

Program kerja Kabinet Ali II :
1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2) Menyelesaikan masalah Irian Barat
3) Pembentukan provinsi Irian Barat
4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.

Kabinet Juanda
Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan RI
3) Melanjutkan pembatalan KMB
4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5) Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin
Isinya ialah:
-Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
-Pembubaran Konstituante
-Pembentukan MPRS dan DPAS